Kasus taipan pro-demokrasi Jimmy Lai menunjukkan bagaimana hukum keamanan telah mengguncang sistem hukum Hong Kong


Oleh Senia Ng

Undang-undang Keamanan Nasional adalah rezim hukum khusus yang berjalan paralel dengan, dan jika perlu melampaui, sistem hukum yang ada di Hong Kong.

Ini adalah kesimpulan dari Pengadilan Banding Akhir (CFA), yang menjatuhkan keputusannya sehubungan dengan kasus Mr. Jimmy Lai tentang jaminan pada 9 Februari, yang memungkinkan naik banding ke Departemen Kehakiman.

Jimmy Lai. File foto: Derek Yung Chi-wai, via Shutterstock.com.

CFA menyatakan bahwa pengadilan Hong Kong tidak memiliki yurisdiksi untuk meninjau kesesuaian NSL dengan Basic Law, karena NSL diberlakukan sesuai dengan ketentuan Basic Law dan prosedur dalam Pasal 18 undang-undang tersebut.

Ketentuan tersebut memungkinkan penambahan undang-undang Daratan tentang pertahanan, luar negeri, dan hal-hal lain di luar batas otonomi HKSAR ke dalam Lampiran III Undang-Undang Dasar, yang selanjutnya berlaku melalui peraturan perundang-undangan atau diundangkan.

CFA menegaskan bahwa NSL, yang menjaga keamanan nasional, melibatkan hal-hal di luar batas otonomi HKSAR. Padahal, Pasal 23 UU Pokok menyatakan bahwa HKSAR harus membuat undang-undang sendiri untuk menjaga keamanan nasional.


Dipublikasikan Oleh : Keluaran HK